Update! Cara Mengubah PT Perorangan Menjadi PT Biasa

Pengantar

PT Perorangan memang jalan pintas yang menyenangkan untuk memulai usaha : cukup satu orang, tanpa akta notaris, dan status badan hukum bisa didapat secara online. Tapi bisnis yang tumbuh biasanya cepat "kebesaran baju". Begitu ada partner yang ingin ikut menanam modal, atau omzet sudah melampaui batas usaha kecil, PT Perorangan tidak lagi cukup, dan hukum mewajibkan kamu naik kelas menjadi PT Biasa atau PT Persekutuan Modal.

Artikel ini adalah versi terbaru dari panduan kami sebelumnya, PT Perorangan menjadi PT Biasa, bagaimana caranya?, yang masih merujuk Permenkumham 21/2021. Sejak aturan itu dicabut dan diganti Permenkum 49/2025, ada beberapa hal yang perlu kamu sesuaikan. Fokus kita di sini adalah proses peralihannya : kapan wajib, apa yang harus disiapkan, dan apa yang berubah setelah statusnya resmi berganti.

Hal Baru Sejak Berlakunya Permenkum 49/2025

Perubahan paling mendasar ada di level peraturan teknis. Dulu, tata cara perubahan PT Perorangan menjadi PT Biasa diatur di Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021. Kini, Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum 49/2025) telah mengambil alih peran tersebut. Pasal 33 Permenkum 49/2025 menyatakan Permenkumham 21/2021 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Artinya, kalau kamu masih menemukan artikel atau draf akta yang mengutip “Pasal 17 Permenkumham 21/2021”, rujukan itu sudah usang. Ketentuan yang setara kini ada di Pasal 25 dan Pasal 26 Permenkum 49/2025. Secara substansi, pemicu perubahan dan isi akta tidak banyak bergeser, tetapi penataannya lebih sistematis dan dikaitkan dengan kewajiban administrasi lain yang ikut diperketat.

Ada tiga hal baru yang paling terasa dalam praktik perubahan status :

• Semua transaksi lewat SABH. Pengajuan perubahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU. Layanan PT Perorangan yang dulu terpisah kini terintegrasi di kanal layanan AHU.
• Data Pemilik Manfaat makin ditekankan. Setiap perubahan yang menyentuh susunan pemegang saham perlu disertai dokumen Pemilik Manfaat (beneficial owner). Ini relevan karena perubahan status hampir selalu berarti masuknya pemegang saham baru.
• Kepatuhan pelaporan berdampak langsung. Laporan keuangan PT Perorangan yang tertunggak bisa berujung pada penghentian hak akses SABH, dan itu bisa menghambat proses perubahan status kamu (dibahas di bagian risiko).

Bagaimana dengan permohonan yang sudah berjalan sebelum aturan baru berlaku? Pasal 31 Permenkum 49/2025 mengatur bahwa permohonan yang sudah diajukan dan masih diproses tetap diselesaikan berdasarkan Permenkumham 21/2021. Permohonan baru wajib mengikuti aturan baru. Untuk gambaran perbandingan yang lebih luas antara kedua bentuk PT setelah aturan ini terbit, kamu bisa membaca Update 2026: Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa Sesuai Permenkum 49/2025.

Dasar Hukum Perubahan PT Perorangan Menjadi PT Biasa

Supaya proses perubahan berjalan tanpa revisi berulang dari notaris atau sistem, ada baiknya kamu memahami peta regulasinya terlebih dahulu. Aturan perubahan status ini berlapis, dari undang-undang sampai peraturan menteri :

Dari tabel ini terlihat pembagian perannya. UUPT memberi pondasi bahwa PT bisa berbentuk persekutuan modal maupun badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK. PP 8/2021 adalah aturan pokok yang menetapkan kapan perubahan menjadi wajib dan bagaimana bentuknya, yaitu lewat akta notaris yang didaftarkan secara elektronik. Permenkum 49/2025 menjabarkan teknisnya: apa saja yang harus dimuat dalam akta dan bagaimana permohonan diajukan. Sementara PP 7/2021 menjadi alat ukur untuk menentukan apakah usahamu masih termasuk mikro dan kecil.

Naskah resmi Permenkum 49/2025 dapat kamu unduh langsung di JDIH peraturan.go.id. Kami sarankan menyimpannya sebagai rujukan saat berdiskusi dengan notaris, terutama untuk Pasal 8 yang menjadi acuan isi anggaran dasar dan data perseroan dalam akta perubahan status.

Kondisi yang Mewajibkan PT Perorangan Berubah Menjadi PT Biasa

Pasal 9 PP 8/2021 dan Pasal 25 ayat (1) Permenkum 49/2025 menyebut dua pemicu. Cukup salah satu terpenuhi, kewajiban mengubah status sudah muncul.

Pemicu A : Pemegang saham menjadi lebih dari satu orang

PT Perorangan pada dasarnya dimiliki 100% oleh satu orang WNI yang sekaligus menjadi direktur. Begitu ada orang lain yang memiliki saham, bentuk ini tidak lagi bisa dipertahankan. Dalam praktik, situasi ini muncul ketika kamu menerima investor atau partner bisnis, menjual sebagian saham, atau ketika pemilik meninggal dan saham diwariskan kepada lebih dari satu ahli waris. Perlu dicatat juga bahwa badan hukum tidak bisa menjadi pemegang saham PT Perorangan, sehingga masuknya perusahaan lain sebagai investor otomatis memerlukan PT Biasa.

Pemicu B : Tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil

Kriteria UMK mengacu pada Pasal 35 PP 7/2021. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha yang tidak didirikan dengan acuan modal, ukurannya hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai paling banyak Rp15 miliar. Jika modal usaha atau penjualan tahunanmu sudah melewati batas atas tersebut, usahamu masuk kategori menengah dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai PT Perorangan.

Pemicu B sering terlambat disadari karena tidak ada "peristiwa" yang jelas seperti masuknya investor. Omzet tumbuh perlahan, dan tiba-tiba sudah melewati batas. Karena itu, biasakan mengecek angka penjualan tahunan saat menyusun laporan keuangan. Di luar dua pemicu ini, kamu tetap boleh naik kelas secara sukarela, misalnya karena syarat tender, permintaan calon mitra, atau persiapan pendanaan.

Persiapan Struktur : Pemegang Saham, Organ, dan Modal

Bagian ini sering terlewat, padahal paling menentukan lancar atau tidaknya proses di notaris. Mengubah status bukan sekadar mengganti label "Perorangan" menjadi "Persekutuan Modal". Kamu sedang membentuk struktur perusahaan yang benar-benar berbeda, sehingga ada tiga hal yang perlu diputuskan lebih dulu.

1. Minimal dua pemegang saham

Pasal 7 ayat (1) UUPT mengatur bahwa PT Persekutuan Modal didirikan oleh dua orang atau lebih. Kalau perubahan dipicu oleh masuknya partner, syarat ini otomatis terpenuhi. Tapi kalau pemicunya hanya karena omzet melewati batas UMK sementara pemiliknya tetap satu orang, kamu harus menambahkan setidaknya satu pemegang saham lain. Pemegang saham baru bisa berupa orang perorangan maupun badan hukum. Pertimbangkan dengan matang siapa orangnya dan berapa porsinya, karena ini menyangkut kendali perusahaan ke depan.

2. Organ perseroan yang lengkap

Di PT Perorangan, direktur dan pemegang saham adalah orang yang sama, dan keputusannya disamakan kedudukannya dengan RUPS. Di PT Biasa, kamu wajib memiliki tiga organ: RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Siapkan siapa yang duduk sebagai direktur dan siapa yang menjadi komisaris. Komisaris bertugas mengawasi direksi, jadi idealnya dipilih orang yang memahami bisnismu.

3. Komposisi modal

Tentukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, beserta pembagian saham di antara pemegang saham. Minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh sesuai Pasal 33 UUPT. Besaran modal dasar sendiri ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri.

💡 Tips Infiniti: Putuskan struktur ini secara tertulis dengan calon pemegang saham sebelum ke notaris. Draf akta yang berubah-ubah karena porsi saham belum disepakati adalah penyebab paling umum proses jadi molor.

Isi Akta Perubahan Status Menurut Pasal 25 Permenkum 49/2025

Pasal 25 ayat (2) Permenkum 49/2025 menegaskan bahwa perubahan status dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. Ini sekaligus menjadi titik pembeda terbesar dengan PT Perorangan yang selama ini cukup diurus dengan pernyataan elektronik tanpa notaris. Lalu, apa saja yang wajib ada di dalam akta tersebut? Pasal 25 ayat (3) menyebut tiga muatan :

a. Pernyataan pemegang saham tentang perubahan status

Ini adalah keputusan pemilik PT Perorangan untuk mengubah badan hukumnya menjadi PT Persekutuan Modal. Karena di PT Perorangan pemegang saham hanya satu, keputusan ini cukup dinyatakan oleh pemilik tersebut. Di bagian ini biasanya juga dituangkan transaksi yang memicu perubahan, misalnya pengalihan sebagian saham atau pengeluaran saham baru kepada pemegang saham baru.

b. Perubahan dokumen dasar menjadi anggaran dasar

Selama ini "konstitusi" PT Perorangan berupa Pernyataan Pendirian (dan Pernyataan Perubahan, jika pernah ada). Dalam akta, dokumen ini diubah menjadi anggaran dasar PT Persekutuan Modal sesuai Pasal 8 ayat (3) Permenkum 49/2025. Anggaran dasar ini memuat hal-hal seperti nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besaran modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta status perseroan tertutup atau terbuka.

c. Data perseroan

Muatan ketiga adalah data perseroan sesuai Pasal 8 ayat (5) Permenkum 49/2025, yang mencakup susunan pemegang saham beserta jumlah sahamnya, susunan direksi dan dewan komisaris, serta data lain seperti alamat lengkap perseroan. Bagian inilah yang mencatat masuknya pemegang saham baru dan pengangkatan komisaris untuk pertama kalinya.

Karena ketiga muatan ini wajib, pastikan semua data sudah final sebelum akta ditandatangani. Kesalahan kecil, misalnya kode KBLI yang tidak sesuai kegiatan usaha atau data identitas pemegang saham yang keliru, akan berujung pada perbaikan akta dan pengajuan ulang di sistem.

Langkah-Langkah Mengubah PT Perorangan Menjadi PT Biasa

Setelah dasar hukum dan persiapannya jelas, berikut alur kerja yang kami gunakan di Infiniti untuk mendampingi klien. Urutannya disusun supaya hambatan administratif sudah terdeteksi sejak awal, bukan di tengah jalan.

1. Cek pemicu dan kelayakan administrasi. Pastikan alasan perubahan (wajib atau sukarela), lalu cek apakah laporan keuangan PT Perorangan sudah tersampaikan dan akun di layanan AHU masih aktif. Hak akses yang dihentikan akan menghambat pengajuan.
2. Sepakati struktur baru. Tentukan pemegang saham baru, porsi saham, direksi, dewan komisaris, dan komposisi modal seperti dibahas di atas.
3. Buat keputusan pemegang saham. Pemilik PT Perorangan menyatakan keputusan mengubah status dan menyetujui transaksi saham yang menyertainya.
4. Tanda tangan akta notaris. Notaris menyusun akta perubahan status yang memuat tiga muatan wajib Pasal 25 ayat (3) Permenkum 49/2025.
5. Pendaftaran elektronik melalui SABH. Notaris mengajukan permohonan melalui SABH di ahu.go.id, disertai surat pernyataan elektronik bahwa formulir dan dokumen sudah sesuai ketentuan (Pasal 26) serta dokumen Pemilik Manfaat. Perubahan berlaku sejak bukti pendaftarannya diterbitkan, sesuai Pasal 8 ayat (7) PP 8/2021.
6. Pembaruan data di instansi lain. Setelah keputusan terbit, perbarui data perpajakan dan perizinan berusaha (dibahas di bagian setelah perubahan disahkan).

Perlu diingat, pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran formulir isian dan dokumen yang diunggah. Sistem memproses berdasarkan data yang kamu serahkan, sehingga verifikasi internal sebelum pengajuan adalah langkah yang tidak boleh dilewati.

Checklist Dokumen yang Perlu Disiapkan

Supaya pertemuan dengan notaris efisien, siapkan dokumen berikut sejak awal. Daftarnya kami kelompokkan menurut sumbernya agar mudah dicentang satu per satu.

Dokumen PT Perorangan yang sudah ada

• Pernyataan Pendirian beserta sertifikat atau keputusan pendaftaran PT Perorangan.
• Pernyataan Perubahan dan bukti pendaftarannya, jika sebelumnya pernah ada perubahan.
• NPWP badan dan NIB yang masih aktif.
• Bukti penyampaian laporan keuangan PT Perorangan tahun-tahun sebelumnya.
• Akun layanan AHU yang dipakai saat pendirian, untuk memastikan data tersinkronisasi.

Dokumen pemegang saham dan pengurus

• KTP dan NPWP seluruh pemegang saham, direksi, dan komisaris (orang perorangan).
• Jika pemegang saham baru berupa badan hukum: akta pendirian, perubahan terakhir, SK pengesahan, NPWP, dan keputusan organ yang menyetujui penyertaan saham.
• Jika pemegang saham warga negara asing: paspor. Perlu diperhatikan bahwa masuknya modal asing akan mengubah status perseroan menjadi PT PMA dengan ketentuan bidang usaha dan modal yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan lebih dulu.

Dokumen untuk akta dan pendaftaran

• Kesepakatan struktur modal dan porsi saham.
• Bukti setor modal, jika ada penambahan modal ditempatkan dan disetor.
• Daftar KBLI yang akan dicantumkan dalam maksud dan tujuan.
• Dokumen Pemilik Manfaat: surat kuasa direksi kepada notaris, surat pernyataan direksi mengenai Pemilik Manfaat, dan surat persetujuan dari Pemilik Manfaat.

Dokumen Pemilik Manfaat ini merupakan bagian yang relatif baru ditekankan dalam Permenkum 49/2025 untuk setiap perubahan. Siapkan sejak awal agar pengajuan tidak tertahan di tahap akhir.

Setelah Perubahan Disahkan : Update NPWP, NIB, dan Kewajiban Baru

Banyak pemilik usaha mengira pekerjaan selesai begitu keputusan dari Kementerian Hukum terbit. Padahal, ada dua kelompok pekerjaan lanjutan : menyelaraskan data di instansi lain, dan menyesuaikan diri dengan kewajiban PT Biasa yang lebih banyak.

Sinkronisasi data

Perbarui data wajib pajak badan di sistem Coretax DJP, terutama susunan pengurus dan pemegang saham. Setelah itu, perbarui data perusahaan dan NIB di sistem OSS agar bentuk badan usaha, struktur kepemilikan, dan skala usaha sesuai dengan kondisi terbaru. Karena skala usaha bisa naik menjadi menengah, cek juga apakah perizinan berusaha berbasis risiko untuk KBLI-mu ikut berubah. Jika butuh bantuan untuk tahap ini, tim kami menyediakan jasa pengurusan OSS & NIB.

Kewajiban baru sebagai PT Biasa

Sebagai PT Biasa, kewajiban pelaporan berubah. Jika sebelumnya kamu cukup menyampaikan laporan keuangan sederhana PT Perorangan, kini perseroan wajib menyelenggarakan RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan, dan Pasal 16 Permenkum 49/2025 mewajibkan direksi melaporkan persetujuan laporan tahunan tersebut kepada Menteri melalui SABH. Setiap perubahan anggaran dasar atau data perseroan ke depan juga harus melalui akta notaris.

Daftar lengkap kewajiban rutin seperti pelaporan pajak, ketenagakerjaan, dan perizinan bisa kamu cek di artikel Sudah Punya PT? Ini 10 Kewajiban yang Wajib Dipenuhi Setelah Pendirian. Meskipun ditulis untuk PT yang baru berdiri, daftarnya relevan juga untuk PT yang baru naik kelas.

Risiko Menunda Perubahan Status

Peraturan tidak menyebut sanksi khusus dengan tenggat tertentu bagi PT Perorangan yang terlambat mengubah status. Namun bukan berarti menunda itu aman. Dari pengalaman kami mendampingi klien, risikonya justru muncul dari arah yang tidak terduga.

1. Proses perubahan bisa terkunci oleh laporan yang tertunggak

Ini sisi yang jarang dibahas. Pasal 28 Permenkum 49/2025 mengatur bahwa PT Perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dapat dikenai teguran tertulis, lalu penghentian hak akses SABH. Karena pengajuan perubahan status justru dilakukan melalui SABH, akses yang terhenti berarti kamu harus menyelesaikan kewajiban laporan dan mengajukan pembukaan akses secara tertulis lebih dulu. Akibatnya, perubahan status yang sedang mendesak, misalnya karena investor sudah siap menyetor dana, bisa tertunda. Kalau kamu belum rutin melapor, baca panduan Ingat! PT Perorangan Harus Membuat Laporan Keuangan.

2. Investasi dan kepemilikan yang tidak tercatat

Jika partner sudah menyetor dana tetapi struktur PT belum berubah, secara hukum kepemilikannya belum tercatat di perseroan. Situasi ini rawan sengketa, apalagi jika hubungan bisnis memburuk sebelum akta dibuat.

3. Hambatan saat bertransaksi

Bank, calon mitra, dan panitia pengadaan semakin sering memeriksa kesesuaian bentuk badan usaha dengan skala bisnis. PT Perorangan dengan omzet yang jelas sudah melewati batas UMK dapat memicu pertanyaan saat uji tuntas, dan data yang tidak sinkron dengan OSS berpotensi menghambat perizinan.

Dengan kata lain, biaya menunda biasanya lebih mahal daripada biaya mengurus perubahan itu sendiri. Begitu salah satu pemicu terpenuhi, segera mulai prosesnya.

FAQ

Apakah nama PT harus diganti saat berubah menjadi PT Biasa?

Tidak harus. Nama dapat dipertahankan selama memenuhi ketentuan penggunaan nama perseroan. Namun nama akan dicantumkan kembali dalam anggaran dasar baru, sehingga notaris akan memastikan nama tersebut tetap dapat digunakan.

Bisakah PT Biasa kembali menjadi PT Perorangan?

Permenkum 49/2025 mengatur perubahan dari PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal, bukan sebaliknya. Jika ingin kembali ke bentuk perorangan, umumnya ditempuh dengan mendirikan PT Perorangan baru, dan itu pun hanya jika memenuhi kriteria UMK serta dimiliki satu orang.

Bagaimana jika permohonan saya sudah diajukan sebelum Permenkum 49/2025 berlaku?

Berdasarkan Pasal 31 Permenkum 49/2025, permohonan yang sudah diajukan dan masih diproses tetap diselesaikan berdasarkan Permenkumham 21/2021.

Penutup

Siap naik kelas? Tim legal Infiniti bisa membantu mulai dari pengecekan kelayakan, penyusunan struktur pemegang saham, koordinasi akta notaris, hingga update NIB dan NPWP. Kalau kamu belum punya PT dan ingin langsung memulai dengan PT Biasa, cek layananjasa pembuatan PT kami, atau hubungi kami untuk konsultasi.

Penulis

Lia Astuti Ningsih

Lia adalah Staff Konsultan di Infiniti. Memiliki pengalaman dalam mengurus perizinan-perizinan berusaha di Indonesia. Lia bertanggung jawab atas memberikan saran, rekomendasi dan solusi untuk memenuhi segala kebutuhan klien.

Ketentuan Pengutipan Website

Apabila kamu ingin mengutip tulisan dari Infiniti kamu bisa atribut penulisan sumber dengan format dibawah ini:

---

⬇️ ⬇️ Copy paste ⬇️ ⬇️

Lia Astuti Ningsih. "Update! Cara Mengubah PT Perorangan Menjadi PT Biasa". Infiniti Blog [tanggal kamu akses]. https://infiniti.id/blog/legal/cara-mengubah-pt-perorangan-menjadi-pt-biasa