virtual office kami bisa pkp

Virtual Office Sudah Diperbolehkan

Dibawah ini adalah sejarah diperbolehkannya virtual office di Jakarta

1 - Perda Zonasi
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Ditandatangani Gubernur Joko Widodo

Dibuat tanggal 14 Februari 2014

Berlaku tanggal 18 Februari 2014

Pengaturan mengenai sistem tata kota di Jakarta hendaknya dilaksanakan berdasarkan konsep berkelanjutan sustainability. Pengaturan tata kota di Jakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985-2005. Lihat disini. Perda ini telah dicabut berdasarkan Perda No. 6 Tahun 1999 (dibawah)
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 - 2010. Lihat disini. Perda ini telah dicabut berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 (dibawah)
3. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Lihat disini. Perda ini masih berlaku dan menjadi acuan pembangunan tata kota Jakarta.
4. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Lihat disini. Perda ini merupakan pengaturan detail dan bersifat operasional atas Perda No. 1 Tahun 2012.
Melalui Perda ini, pemerintah DKI Jakarta mengatur kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang disebut zonasi. Hal ini yang kerap menjadi permasalahan atas pelaku usaha karena kebanyakan pelaku usaha di Jakarta mendirikan usaha di zona non komersial, sehingga izin usaha mereka tidak dikeluarkan karena tidak sesuai dengan peruntukan.

Pada saat Perda Zonasi ini dikeluarkan, belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan virtual office sebagai alamat tempat usaha. Akan tetapi pemerintah DKI Jakarta tetap memberikan perizinan terhadap permohonan dari pengguna kantor virtual office.
2 - Sempat dilarang

Surat Edaran Kepala PTSP No. 41/SE/Tahun 2015

Ditandatangani Kepala PTSP DKI Jakarta

Dibuat tanggal 2 November 2015

Dicabut berdasarkan SE No. 6/2016

Pada tanggal 2 November 2015, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 41/SE/Tahun 2015 tentang Surat Keterangan Domisili Badan Usaha untuk Badan Usaha yang Berkantor Virtual (Virtual Office) dan Izin Lanjutannya. Melalui surat ini, maka pemerintah DKI Jakarta melarang penggunaan virtual office sejak tanggal 1 Januari 2016

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang ingin menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya melalui kegiatan entrepreneurship yang akan menambah jumlah wirausaha dan UMKM yang memiliki legalitas usaha (sumber)

Bahwa setiap permohonan perizinan yang menggunakan virtual office sebagai tempat usaha, maka sejak tanggal 2 November 2015, izin SIUP dan TDP yang dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan sejak tanggal 1 Januari 2016, permohonan izin usaha yang menggunakan virtual office tidak akan diterbitkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Ketentuan pelarangan virtual office ternyata hanya berlaku selama 29 hari saja, karena pada tanggal 29 Januari 2016, virtual office sudah diperbolehkan.
3 - Diperbolehkan
Surat Edaran Kepala PTSP No. 6/SE/Tahun 2016

Ditandatangani Kepala PTSP DKI Jakarta

Dibuat tanggal 29 Januari 2016

Masih berlaku hingga dicabut

Inilah ketentuan yang dinantikan oleh pelaku usaha (terutama pemula) di DKI Jakarta, karena akibat dengan diberlakukannya larangan penggunaan virtual office berdasarkan Surat Edaran No. 41/SE/Tahun 2015.
- Pasal Yang Mengatur
  Diperbolehkannya virtual office diatur dalam Butir 1 Surat Edaran, yaitu:
  
  Surat Keterangan Domisili perusahaan/ badan usaha/ perusahaan / perorangan/ koperasi berkantor virtual (virtual office) dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TOP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna virtual office yang merupakan:
  
  a) Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau lzin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut
  
  b) Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non-permanen (seperti co-working space atau ruang pub!ik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  
  i. Tidak mengubah fungsi rumah tinggal
  
  ii. Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir
  
  iii. Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga
  
  iv. Tidak menggunakan pera!atan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi
  
  v. Tidak mengganggu ketertiban lingkungan
  
  Badan usaha / perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab; jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan satu penjamin:
  
  - KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus :memiliki KTP DKI Jakarta);
  
  - Kartu Keluarga;
  
  - NPWP Perorangan;
  
  - Data rekening dan surat rekomendasi dari bank;
  
  - Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria i-v tersebut di atas.
Dengan ketentuan ini, maka sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan saat ini (atau sampai dengan dicabut) penggunaan virtual office sudah diperbolehkan. Baca informasi lebih lengkap disini. .