Panduan Lengkap Mendirikan PT - Update OSS RBA

Mau membuat PT? Inilah dia cara & syarat pendirian PT.

Update November 2021: Pengurusan NIB menggunakan platform OSS RBA (Risk Based Approach).

Panduan ini digunakan oleh pendiri pembuatan PT dengan OSS RBA. Panduan lengkap ini akan membantu kamu dalam proses pembuatan PT berikut checklist syarat di tahun 2022.

---

Daftar Isi:

• Cara Mendirikan PT Pasca OSS RBA
1. Mempersiapkan Data Para Pendiri
2. Menentukan Domisili
3. Akta Pendirian PT di Notaris
4. Pengesahan SK Menteri
5. Mengurus NPWP
6. Mengurus NIB di OSS RBA
7. Mengurus Sertifikat Standar (Apabila Ada)
• Tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
• Cara Mengetahui Kode KBLI 2020
• Update Okt 2018: Pemerintah meluncurkan OSS
• Update Nov 2020: Pemerintah meluncurkan KBLI 2020
• Update Oktober 2021: Pemerintah meluncurkan OSS RBA
• Download Form Checklist Pendirian PT
• Kesimpulan

---

Artikel ini kami akan sering update. Proses pembuatan dan pendirian PT akan memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang akan dijelaskan secara detail di dalam panduan ini.

Cekidot...

---

1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

a. Nama PT

Nama PT minimal dari 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain.

Pengaturan lengkap tentang pemakaian nama PT diatur dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Adalah dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Berada di dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten.

Apabila memilih Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT dalam pendirian PT, maka alamat PT harus ada di wilayah Jakarta Selatan.

Apabila alamat PT tersebut diatas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai cabang dan selanjutnya harus dibuat Akta Cabang dan diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT akan diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:

1. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang yang dilarang oleh peraturan
2. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus tertulis dalam akta pendirian PT
3. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus memiliki izin usaha. Contoh apabila kegiatan usaha anda adalah restoran, maka anda wajib memiliki Izin Restoran

d. Struktur Permodalan PT

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 50juta, dan minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor.

Dan sesuai dengan ketentuan terbaru UU Cipta Kerja bahwa sudah tidak ada lagi minimal Modal Disetor dalam proses pendirian PT.

Saat ini untuk pendirian PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 50 juta dan minimal Modal Disetor adalah sesuai kesepakatan pendiri

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama. Terhadap Komisaris, juga berlaku hal yang sama.

Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya.

Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur. Dan Komisaris tidak berhak bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.

2. Menentukan Domisili Perusahaan

Domisili perusahaan menerangkan tentang dimana alamat PT berada.

Khusus di DKI Jakarta, dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2022, maka domisili PT sudah tidak boleh di rumah. Dan selanjutnya mengikuti daerah-daerah yang sudah di tetapkan. Cek zonasi bisa disini.

3. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Akta Pendirian PT tidak harus dibuat oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan PT. Bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri PT akan tanda tangan Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT ada yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT, juga akan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT.

Pada saat penandatangan jasa pembuatan PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan diantaranya penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.

Berikut ini adalah poin-poin penting dalam Akta Pendirian PT, yaitu:

---

• Pasal 1 tentang nama PT dan tempat kedudukan PT
• Pasal 3 tentang bidang usaha PT
• Pasal 4 tentang struktur permodalan PT
• Pasal 20 ketentuan penutup tentang pemegang saham dan pengurus Direksi dan Komisaris

4. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM.

Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara.

Akibat PT telah menjadi badan hukum, maka PT dianggap sebagai suatu subjek hukum baru, yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajiban tersebut diantaranya adalah harus memiliki nomor pajak dan kewajiban untuk lapor pajak.

Dan karena telah menjadi badan hukum, PT telah bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama dirinya sendiri (atas nama PT).

5. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Menurut Wikipedia, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Contoh Format NPWP :

|0|7| . |4|5|5| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

07 = kode jenis wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau bendaharawan (pemungut).

455.123 = nomor urut wajib pajak

3 = cek digit

335 = kode pemungut pajak

000 = Kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).

Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah optional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP.

6. Mengurus NIB di OSS RBA

Tujuan dari mendirikan perusahaan adalah melakukan kegiatan komersil atau dengan kata lain melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, setiap perusahaan harus memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha diterbitkan melalui sistem OSS

OSS atau Online Single Submission adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Baca juga: Sejarah OSS: Versi 1.0, 1.1 dan OSS RBA

Dasar hukum OSS adalah Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Saat ini OSS sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, dari awal 1.0 lalu ke 1.1 dan terakhir OSS RBA

Dengan berlakunya OSS versi 1.0 ini diharapkan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha, yaitu

• Kemudahan pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.
• Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.
• Pemberian fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan
• Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setiap kode KBLI memiliki risiko yang berbeda-beda. Jadi apabila kamu memilih banyak KBLI, kamu harus memenuhi pemenuhan Sertifikat Standar dari masing-masing kode KBLI

Mau tau risiko KBLI kamu! Lihat Cek Risiko KBLI

7. Mengurus Sertifikat Standar (Apabila Ada)

Di dalam OSS RBA itu terkandung prinsip risiko usaha dari setiap kegiatan yang dijalankan

Ada 4 (empat jenis risiko di OSS RBA), yaitu:

1. Risiko Rendah - tidak ada Sertifikat Standar
2. Risiko Menengah Rendah - pernyataan Sertifikat Standar
3. Risiko Menengah Tinggi - verifikasi Sertifikat Standar
4. Risiko Tinggi = izin usaha Sertifikat Standar

Sertifikat Standar berarti izin usaha lanjutan yang harus kamu penuhi agar perizinan kamu lengkap.

Akan tetapi para pelaku usaha pengguna OSS RBA banyak sekali kebingungan bagaimana pemenuhan Sertifikat Standar.

Bahkan di website oss.go.id tidak dijelaskan dengan lengkap bagaimana cara pemenuhannya. Dan setelah punya itu apakah bisa langsung aktif. Atau siapakah pihak yang akan mengaktifkan itu tidak diberikan informasi

---

Update: Januari 2018

8. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

KHUSUS syarat pendirian PT di Jakarta Selatan, ketika mengurus SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan maka harus melampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.

Dimana menurut website www.bpjsketenagakerjaan.go.id, persyaratan untuk memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Asli dan salinan NPWP Perusahaan.
3. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan.
4. Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan.
5. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan.
6. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Kelengkapan tersebut disampaikan kepada cabang BJPS Ketenagakerjaan terdekat dan berikut nya membayar iuran yang telah ditetapkan di bank persepsi.

Kemudian melampirkan bukti pembayaran iuran tersebut dan kemudian perusahaan akan diberikan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sertifikat tersebut kemudian dilampirkan di permohonan SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan.

---

Update: Juni 2018

PTSP Meluncurkan platform JakEvo

Diluncurkan pada tanggal 7 Mei di 2018 (sumber). Sebelumnya untuk mengurus izin di Jakarta bisa melalui website pelayanan.jakarta.go.id.

Saat ini, aplikasi JakEVO dapat diunduh melalui Play Store atau dengan mengunjungi situs web JakEvo dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Penggunaan JakEvo per Juni 2018 hanya untuk mengurus SIUP dan TDP saja.

---

Update: Oktober 2018

Kemenko Mengeluarkan OSS (Online Single Submission)

Pada pertengahan 2018 pemerintah melalui Kemenko mengeluarkan OSS Online Single Submisission atau Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi.

Sampai dengan saat ini tulis tanggal 1 Oktober 2018, untuk pengajuan NIB melalui OSS sudah bisa dilakukan dan lainnya adalah ada beberapa fitur dalam OSS yang masih dalam perbaikan dan pengembangan.

Untuk mengakses OSS, bisa kunjungi link ini oss.go.id

---

Update: Januari 2019

PTSP DKI Jakarta mewajibkan badan usaha memiliki NIB

Pada akhir 2018, PTSP DKI Jakarta menghimbau bahwa di awal 2019, setiap badan usaha harus memiliki NIB apabila ingin mengajukan permohonan izin usaha di PTSP DKI Jakarta.

Dokumen NIB yang telah dimiliki oleh badan usaha selanjutnya di submit dalam pengurusan izin SIUP atau di izin-izin lainnya

---

Update: Nov 2020

Pemerintah mengeluarkan KBLI 2020

Pada November 2020, pemerintah melalui Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan KBLI 2017, karena tuntutan dan penambahan lapangan pekerjaan baru contohnya konten kreatif.

Terdapat penambahan 216 kode KBLI 5 digit pada struktur KBLI 2020. Dan terdapat total 1790 kode KBLI yang bisa dipilih untuk kebutuhan OSS.

Untuk download KBLI 2020 yang terbaru dalam format PDF bisa klik halaman ini.

---

Cara Mencari kode bidang usaha di KBLI 2020

Pada awal Oktober KBLI 2020 telah rilis oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi acuan bagi pelaku usaha atas kegiatan usaha yang dijalankan.

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia.

Klasifikasi ini merupakan rangkuman atau kodifikasi lapangan usaha yang disusun dalam penomoran yang sistematis.

KBLI paling update adalah KBLI 2020 yang di keluarkan dan dirilis awal Oktober 2020 untuk meng-update bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan era digital.

---

Cara Mencari Kode KBLI

Informasi mengenai KBLI dan deskripsinya bisa di cari di dalam web infiniti office di halaman ini

Misal kegiatan kamu adalah bergerak dalam bidang property, maka di kolom search bisa ketik beberapa keyword yang sinonim seperti properti / developer / pembangunan / real estat.

---

Kenapa Harus Keyword Sinonim

Penyusunan KBLI adalah berdasarkan struktur bahasa yang baku, sehingga tidak semua istilah bisnis ditulis oleh penyusun KBLI yaitu Badan Pusat Statistik.

Sebagai contoh adalah kegiatan konsultan.

Untuk mencari kegiatan maka selain mencari keyword konsultan, juga bisa search keyword konsultasi yang memiliki hasil pencarian yang lebih banyak.

---

Apa KBLI Untuk Ekspor / Impor?

Perlu di pahami bahwa ekspor dan impor adalah bukan kegiatan usaha.

Ekspor dan impor adalah cara dalam perdagangan yaitu mengirimkan barang keluar negeri atau memasukkan barang ke dalam negeri.

Kegiatan yang dilakukan adalah perdagangan dan spesifiknya adalah apa barang yang diperdagangankan. Barang tersebut yang di search di kode KBLI.

Contoh: PT Angin Ribut memiliki usaha perdagangan komputer. Dimana barang komputer tersebut di impor langsung dari Taiwan.

Maka kegiatan usaha PT Angin Ribut sesuai dengan KBLI 2020 adalah kode digit 46511 - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK.

Dan atas kegiatan impor tersebut, PT Angin Ribut harus memiliki izin API (Angka Pengenal Importir) dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) agar terpenuhi izin untuk melakukan impor komputer tersebut dari Taiwan.

---

Penyesuaian KBLI di OSS Versi 1.1

Per awal 2020, pemerintah melakukan update sistem OSS dari semula versi 1.0 menjadi 1.1.

Ketentuan perubahan tersebut diantaranya adalah:

1. Data nilai investasi di masing-masing KBLI 5 digitnya (cek DI SINI);

2. Jenis kegiatan (agar dipilih : utama/pendukung/kantor administrasi);

3. Apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat? (agar dijawab : ya/tidak);

4. Nama penanggung jawab proyek. Untuk proyek yang tidak memerlukan izin lingkungan, diisi dengan nama salah satu direktur perusahaan; dan

5. Status lahan (agar dipilih : sewa/bukan sewa).

Poin penting dari update tersebut adalah bahwa per 2020 hanya berlaku KBLI dengan 5 digit KBLI.

Contoh apabila sebelumnya menggunakan KBLI 04659 (ini kode 4 digit - angka 0 di depan tidak diperhitungkan), maka dipilih harus lebih spesifik lagi, misal dipilih 46599 - kegiatan perdagangan besar mesin dan peralatan lainnya.

---

Telah rilis KBLI terbaru yaitu KBLI 2020

Per awal Oktober 2020, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah merilis KBLI 2020.

Penyusunan KBLI memang selalu dilakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan bisnis.

Contoh nya adalah penyusunan KBLI 2009, 2015, 2017 dan yang terakhir saat ini adalah KBLI 2020

Pada KBLI 2020 terdapat tambahan 216 kode KBLI 5 digit yang baru contohnya adalah kegiatan konten kreatif.

---

Checklist Pendirian PT

Kami mencoba merangkum list dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh para calon pendiri PT termasuk ketika akan mengurus dan memohon perizinan kepada instansi yang berwenang.

File docx klik disini

Kesimpulan

Cara Mendirikan PT & Syarat Pendirian PT dengan sistem OSS RBA:

1. Mempersiapkan Data Para Pendiri
2. Menentukan Domisili
3. Akta Pendirian PT di Notaris
4. Pengesahan SK Menteri
5. Mengurus NPWP
6. Mengurus NIB di OSS RBA
7. Mengurus Sertifikat Standar (Apabila Ada)

Demikianlah Inilah 7 Cara Mendirikan PT berikut Checklist dan contoh step-by-step. Seluruh kelengkapan pembuatan PT tersebut harus dipenuhi oleh calon pendiri PT.

Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom komentar. Dan apabila artikel ini berguna, silahkan share ke teman kamu dengan klik share button dibawah ini!