Inilah 7 Cara Mendirikan PT di 2019 (Checklist + Panduan + Syarat)

Last updated 24 Oktober 2019

Mau membuat PT? Inilah dia cara & syarat pendirian PT.

Update Oktober 2018: OSS sudah bisa digunakan.

Update Januari 2019: Pengurusan SIUP di Jakarta harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

7 cara ini biasa digunakan oleh pendiri pembuatan PT. Panduan lengkap ini akan membantu kamu dalam proses pembuatan PT berikut checklist syarat di tahun 2019.

Ada beberapa hal yang dapat ketahui dari artikel ini

Artikel ini kami akan sering update. Proses pembuatan dan pendirian PT akan memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang akan dijelaskan secara detail di dalam panduan ini.

Cekidot...

bagaimana cara mendirikan pt

7 Panduan Lengkap Mendirikan PT (Checklist & Step-By-Step)


1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

a. Nama PT

Nama PT minimal dari 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain.

Pengaturan lengkap tentang pemakaian nama PT diatur dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Adalah dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Berada di dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten.

Apabila memilih Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT dalam pendirian PT, maka alamat PT harus ada di wilayah Jakarta Selatan.

Apabila alamat PT tersebut diatas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai cabang dan selanjutnya harus dibuat Akta Cabang dan diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT akan diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:

  1. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang yang dilarang oleh peraturan
  2. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus tertulis dalam akta pendirian PT
  3. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus memiliki izin usaha. Contoh apabila kegiatan usaha anda adalah restoran, maka anda wajib memiliki Izin Restoran
  • Contoh maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian

    Contoh maksud dan tujuan perusahaan perawatan industri & perbengkelan dikutip dari sini.

    1. Menjalankan usaha dibidang perawatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin
    2. Menjalankan usaha pemeliharaan dan perbaikan peralatan industri & alat-alat berat.
    3. Menjalankan usaha dibidang industri Rekayasa Teknik, Manufacturing & Fabrikasi
    4. Menjalankan usaha dibidang industri perakitan komponen jadi alat-alat mekanik
    5. Menjalankan usaha dibidang industri pelapisan (coating)
    6. Menjalankan usaha dibidang sarana penunjang perusahaan konstruksi
    7. Menjalankan usaha jasa pemeliharaan saluran air/pipa
    8. Menjalankan usaha jasa perawatan dan perbaikan hydrolik
    9. Menjalankan usaha jasa pemasangan dan perbaikan Turbin dan Pompa
    10. Menjalankan usaha jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan filter
    11. Menjalankan usaha jasa yang berhubungan dengan mesin-mesin diesel
    12. Menjalankan usaha jasa bengkel dan karoseri
    13. Menjalankan usaha jasa Regrinding dan Coating
    14. Menjalankan usaha jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi
    15. Menjalankan jasa engineering, pelaksanaan dan pengawasan di bidang industri
    16. Menjalankan jasa tenaga ahli untuk pekerjaan pekerjaan di bidang Industri
    17. Menjalankan usaha dalam bidang rancang bangun dan pemborongan/kontraktor segala jenis bangunan
    18. Menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana & prasarana (Pembangunan Kawasan terpadu)
    19. Menjalankan jasa pekerjaan refractory, insulation peralatan pabrik

Mau sewa virtual office cuma 7.700 / hari?
Bonus 60 jam meeting room - Bisa PKP

Lihat Virtual Office

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 50juta, dan minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian seminim-minimnya syarat pendirian PT adalah Modal Dasar Rp 50juta, Modal Disetor/Ditempatkan Rp12.5 juta.

Sesuai dengan Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan PP No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, maka ada ketentuan modal dasar tidak lagi minimum Rp 50juta, tetapi tergantung kesepakatan para pendiri PT.

faq modal disetor

Apakah modal yang disetor akan mengendap di dalam rekening atas nama PT?

Modal yang disetor tidak mengendap dalam rekening atas nama PT dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan usaha.

Modal disetor secara konsep adalah setoran modal dari para pemegang saham, modal tersebut selanjutnya digunakan untuk menjalankan perusahaan.

faq modal disetor

Apakah modal disetor bisa dilakukan dengan setoran aset - bukan uang?

Bisa.

Dan menurut UUPT, setoran aset tersebut harus dinilai oleh appraisal atau penilai independen atas nilai wajar aset dan apabila setoran atas benda bergerak diumumkan dalam surat kabar.

Contoh, misal salah satu pemegang saham memiliki aset pribadi Macbook Air 2015. Macbook tersebut ingin dijadikan setoran modal sebagai aset PT dengan kompensasi saham.

Selanjutnya Macbook Air 2015 tersebut harus dinilai oleh appraisal untuk menentukan berapakah nilai wajarnya untuk dijadikan sebagai setoran modal.

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama. Terhadap Komisaris, juga berlaku hal yang sama.

Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya.

Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur. Dan Komisaris tidak berhak bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.

faq pengurus PT

Apakah pemegang saham harus menjadi pengurus PT?

Tidak harus. Ini secara prinsip harus dipahami antara perbedaan pemegang saham dan pengurus itu adalah hal yang berbeda. Pemegang saham adalah pemilik PT, pengurus adalah yang menjalankan PT. Contoh: PT Djarum, pemiliknya adalah keluarga Hartono, pengurusnya (Direktur dan Komisaris PT Djarum) bisa saja dari profesional diluar keluarga Hartono. Seluruh keuntungan PT Djarum adalah milik keluarga Hartono, bukan milik pengurus.

faq pengurus PT

Bolehkan pengurus PT lokal / PMDN diisi oleh orang asing?

Boleh, tetapi hanya bisa diisi untuk jabatan Direktur saja sedangkan Komisaris tidak boleh dijabat oleh orang asing.

Ini sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

2. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Akta Pendirian PT tidak harus dibuat oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan PT. Bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri PT akan tanda tangan Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT ada yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT, juga akan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT.

Pada saat penandatangan Akta Pendirian PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan diantaranya penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.

paket pendirian PT + virtual office mulai dari 11 jt
selesai 25 hari kerja - proses gak ribet

Lihat Paket

3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM.

Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara.

Akibat PT telah menjadi badan hukum, maka PT dianggap sebagai suatu subjek hukum baru, yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajiban tersebut diantaranya adalah harus memiliki nomor pajak dan kewajiban untuk lapor pajak.

Dan karena telah menjadi badan hukum, PT telah bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama dirinya sendiri (atas nama PT).

4. Mengurus Domisili Kelurahan

Domisili Kelurahan menerangkan tentang dimana alamat PT berada.

Dan karena izin domisili dikeluarkan oleh Kelurahan. Dengan demikian, pengaturan izin domisili diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Contoh untuk DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 506/1989 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta, disebutkan tentang istilah Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Bahwa untuk mengurusnya dibutuhkan persyaratan (1) surat pengantar RT dan RW; (2) KTP pemilik; dan (3) Akta Notaris pendirian PT.

Izin domisili adalah menerangkan tentang dimana perusahaan beralamat, serta dicantumkan juga jenis usaha dan jumlah tenaga kerja.

Izin domisili berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Dalam proses pembuatan PT, kelengkapan domisili kelurahan adalah sangat penting.

cek zonasi jakarta

Khusus di DKI Jakarta, dengan berlakunya Perda 1/2014 (Perda Zonasi Jakarta), maka domisili PT sudah tidak boleh di rumah. Dan selanjutnya mengikuti daerah-daerah yang sudah di tetapkan. Cek zonasi bisa disini.

Virtual Office SUdah Diperbolehkan

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6/2016 bahwa virtual office sudah diperbolehkan. Ini tentu saja memberikan dorongan untuk pengusaha pemula yang ingin mendirikan PT tetapi belum bisa menyewa / memiliki lokasi usaha yang sesuai dengan zonasi.

Lihat Aturannya

5. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Menurut Wikipedia, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Contoh Format NPWP :

|0|7| . |4|5|5| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

07 = kode jenis wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau bendaharawan (pemungut).

455.123 = nomor urut wajib pajak

3 = cek digit

335 = kode pemungut pajak

000 = Kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).

Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah optional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP.

virtual office kami bisa PKP
Proses PKP 2 hari - tanpa survey

Lihat PKP

6. Mengurus Izin Usaha

Tujuan dari mendirikan perusahaan adalah melakukan kegiatan komersil atau dengan kata lain melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, setiap perusahaan harus memiliki izin usaha

SIUP adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan jasa, dimana bidang-bidang usaha perdagangan dan jasa yang bisa dipilih ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sesuai dengan Permendag No. 46 tahun 2009, ada 4 (empat) kategori SIUP yang dapat dipilih dalam prosedur pembuatan PT dengan SIUP, yaitu SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.

Lihat Panduan KLBI 2017 - kbli paling update di 2019 disini

Dalam SIUP akan diberikan izin usaha atas bidang usaha berupa 4 (empat) digit KBLI.

KBLI adalah klasifikasi bidang usaha yang disusun oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statitisk sesuai dengan Perka BPS 19 tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015.

faq izin usaha

Bolehkan punya izin lebih dari 1?

Boleh.

Setiap perusahaan boleh memiliki banyak izin. Karena perusahaan bisa memiliki bermacam bidang usaha.

Yang penting adalah masing-masing usaha yang dijalankan tersebut tersebut memiliki izin.

faq Izin usaha

Dimanakan saya harus mengurus izin usaha?

Di Indonesia ada banyak sekali izin usaha dan pengurusan izin pun ada yang di tingkat pemerintah pusat dan di daerah.

Contoh perizinan di tingkat pusat adalah Izin Usaha PMA dilakukan di BKPM di Jakarta.

Dan tingkat daerah, misalnya perizinan SIUP yang di atribusikan ke masing-masing daerah.

7. Mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Menurut Wikipedia, TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

TDP diatur oleh UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan"

Pengertian "perusahaan" dalam TDP, mencakup setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Dalam pembuatan PT, proses ini harus dilakukan baik sebagai kantor pusat atau sebagai kantor cabang. Khusus untuk syarat pendirian PT cabang, maka harus dibuat Akta Cabang yang menunjuk siapakah pemimpin cabang, bersamaan dengan pemberian kuasa dari Direksi.



Update: Januari 2018

8. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

KHUSUS syarat pendirian PT di Jakarta Selatan, ketika mengurus SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan maka harus melampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.

Dimana menurut website www.bpjsketenagakerjaan.go.id, persyaratan untuk memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Asli dan salinan NPWP Perusahaan.
3. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan.
4. Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan.
5. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan.
6. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Kelengkapan tersebut disampaikan kepada cabang BJPS Ketenagakerjaan terdekat dan berikut nya membayar iuran yang telah ditetapkan di bank persepsi.

Kemudian melampirkan bukti pembayaran iuran tersebut dan kemudian perusahaan akan diberikan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sertifikat tersebut kemudian dilampirkan di permohonan SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan.


Update: Juni 2018

PTSP Meluncurkan platform JakEvo

jakevo jakarta

Diluncurkan pada tanggal 7 Mei di 2018 (sumber). Sebelumnya untuk mengurus izin di Jakarta bisa melalui website pelayanan.jakarta.go.id.

Saat ini, aplikasi JakEVO dapat diunduh melalui Play Store atau dengan mengunjungi situs web JakEvo dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Penggunaan JakEvo per Juni 2018 hanya untuk mengurus SIUP dan TDP saja.


Update: Oktober 2018

Kemenko Mengeluarkan OSS (Online Single Submission)

oss Kemenko

Pada pertengahan 2018 pemerintah melalui Kemenko mengeluarkan OSS Online Single Submisission atau Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi.

Sampai dengan saat ini tulis tanggal 1 Oktober 2018, untuk pengajuan NIB melalui OSS sudah bisa dilakukan dan lainnya adalah ada beberapa fitur dalam OSS yang masih dalam perbaikan dan pengembangan.

Untuk mengakses OSS, bisa kunjungi link ini oss.go.id


Update: Januari 2019

PTSP DKI Jakarta mewajibkan badan usaha memiliki NIB

ptsp jakarta

Pada akhir 2018, PTSP DKI Jakarta menghimbau bahwa di awal 2019, setiap badan usaha harus memiliki NIB apabila ingin mengajukan permohonan izin usaha di PTSP DKI Jakarta.

Dokumen NIB yang telah dimiliki oleh badan usaha selanjutnya di submit dalam pengurusan izin SIUP atau di izin-izin lainnya


Mendirikan PT PMA (PT Penanaman Modal Asing)

Prosedur Mendirikan PT PMA

Dasar hukum PT PMA adalah diatur dalam UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

PT PMA adalah PT penanaman modal asing, dimana ada unsur asing sebagai pemegang saham. Jadi apabila ada pemegang saham asing (baik perorangan asing atau badan hukum asing) menjadi pemegang saham, maka PT tersebut harus menjadi PT PMA.

Contoh: Apabila sudah ada PT Angin Ribut dengan pemegang saham Ali (WNI) dan Budi (WNI). Suatu ketika Michael (WNA) - warga negara Singapura, ingin masuk menjadi pemegang saham di PT Angin Ribut. Maka PT Angin Ribut harus menjadi PT PMA agar Michael bisa menjadi pemegang saham.

Selanjutnya perlu dipahami juga bidang usaha apakah yang dijalankan oleh PT Angin Ribut dan disesuaikan dengan DNI / Daftar Negatif Investasi.

Hal yang harus diketahui terkait dengan pendirian PT PMA adalah:


cara mendirikan pt pma

1. Membuat Akta Pendirian PT PMA di Notaris

Akta Pendirian PT PMA harus dibuat oleh Notaris.

Notaris tersebut bisa menggunakan Notaris mana saja, misalkan dibuat PT PMA di Kota Rembang, maka bisa saja Akta Pendirian dibuat oleh Notaris di Jakarta Selatan.

Ketentuan Nama PT PMA

Ketentuan nama PT PMA adalah sebagai berikut:

1. Nama minimal 3 kata.

2. Nama PT PMA boleh menggunakan bahasa Inggris (asing). Ini berbeda dengan PT lokal dimana tidak boleh menggunakan bahasa Inggris (asing).

3. Dilarang menggunakan spesial karakter atau kombinasi angka.


2. Izin Prinsip Di BKPM

badan koordinasi penanaman modal

Izin Prinsip (IP) adalah izin yang dibutuhkan dalam mendirikan PT PMA baru atau untuk melakukan kegiatan penanaman modal asing - PMA.

Dahulu sebelum diberlakukannya sistem OSS, maka dalam setiap permohonan pendirian PT PMA, harus memperoleh izin prinsip dari BKPM (sumber). Sekarang setelah berlakunya OSS, maka sudah tidak perlu lagi mengurus izin prinsip.

Dengan dimilikinya Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan dari OSS, sudah tidak perlu lagi memiliki Izin Prinsip PMA.


3. Izin Usaha PMA

Izin usaha PT penanaman modal asing harus sesuai dengan bidang usaha atau maksud dan tujuan yang dijalankan.

Jenis izin usaha juga bervariasi, tergantung bidang usaha dan otoritas instansi yang berwenang.

Sebagai contoh, apabila PT PMA melakukan kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga surya / power plant maka harus memperoleh izin dari instansi ESDM.


4. DNI / Daftar Negatif Investasi atau Negative List PMA

dni negative list bkpm

Daftar Negatif Investasi / DNI adalah upaya pemerintah untuk melindungi kegiatan usaha / pelaku usaha dalam negeri dari investasi asing.

Investasi asing adalah mutlak dibutuhkan oleh pemerintah asing, terutama untuk membuka lapangan kerja dan alih teknologi, akan tetapi tidak semua bidang usaha bisa dijalankan oleh investor asing.

Hanya bidang usaha tertentu yang dilarang dan bidang usaha tertentu yang harus ber-partner dengan perusahaan lokal dalam membentuk PT PMA.

DNI ter-update diatur oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Bisa di download disini.

Perpres DNI ini mengatur 3 (tiga) kelompok bidang usaha:

1. Bidang usaha yang tertutup. Larangan untuk melakukan usaha dalam bentuk apapun, termasuk melakukan berbagai kegiatan investasi.

2. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.

3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus.


penanaman modal indonesia

Pengaturan lebih dalam mengenai modal PT PMA bisa diketahui di dalam Perka BKPM No 13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (download disini.)

Dimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Perka tersebut bahwa:

a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan

b. nilai modal ditempatkan sama dengan modaldisetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masingmasing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

d. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham


6. Bidang Usaha PT PMA

Bidang usaha PT PMA adalah mengacu kepada pengaturan mengenai DNI.

Apabila kegiatan usaha tidak diatur dalam DNI, maka kepemilikan asing bisa / diperbolehkan sampai 100%.


7. Penyampaian LKPM (Laporan Investasi Penanaman Modal)

LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

Apabila PT PMA belum memiliki izin usaha atau dalam masa pembangunan investasi, maka penyampaian LKPM dilakukan setiap 3 bulan sekali / triwulan.

Apabila PT PMA sudah memiliki iizin usaha, maka penyampaian LKPM dilakukan setiap 6 bulan sekali / per semester.

Penyampaian LKPM bisa dilakukan offline di BKPM dan online melalui portal National Single Window for Investment disini.


Panduan Mencari Kode KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia.

Klasifikasi ini merupakan rangkuman atau kodifikasi lapangan usaha yang disusun dalam penomoran yang sistematis.

KBLI paling update adalah KBLI 2017 yang di keluarkan oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka BPS) No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015.


Cara Mencari Kode KBLI

Informasi mengenai KBLI dan deskripsinya bisa di cari di dalam web infiniti office di halaman ini

cara mencari kbli

Misal kegiatan kamu adalah bergerak dalam bidang property, maka di kolom search bisa ketik beberapa keyword yang sinonim seperti properti / developer / pembangunan / real estat.

kbli developer

Kenapa Harus Keyword Sinonim

Penyusunan KBLI adalah berdasarkan struktur bahasa yang baku, sehingga tidak semua istilah bisnis ditulis oleh penyusun KBLI yaitu Badan Pusat Statistik.

Sebagai contoh adalah kegiatan konsultan.

Untuk mencari kegiatan maka selain mencari keyword konsultan, juga bisa search keyword konsultasi yang memiliki hasil pencarian yang lebih banyak.

kbli konsultan

Apa KBLI Untuk Ekspor / Impor?

Perlu di pahami bahwa ekspor dan impor adalah bukan kegiatan usaha.

Ekspor dan impor adalah cara dalam perdagangan yaitu mengirimkan barang keluar negeri atau memasukkan barang ke dalam negeri.

Kegiatan yang dilakukan adalah perdagangan dan spesifiknya adalah apa barang yang diperdagangankan. Barang tersebut yang di search di kode KBLI.

Contoh: PT Angin Ribut memiliki usaha perdagangan komputer. Dimana barang komputer tersebut di impor langsung dari Taiwan.

Maka kegiatan usaha PT Angin Ribut sesuai dengan KBLI 2017 adalah kode digit 4651 - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK.

kbli komputer

Dan atas kegiatan impor tersebut, PT Angin Ribut harus memiliki izin API (Angka Pengenal Importir) dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) agar terpenuhi izin untuk melakukan impor komputer tersebut dari Taiwan.


Permasalahan KBLI e-Commerce

kbli e-commerce

KBLI e-Commerce ditulis dalam kode 04791 - PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET.

Dengan deskripsi

Dalam kegiatan perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: G KATEGORI/ KODE website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran berbagai produk melalui pemesanan lewat surat - Perdagangan eceran berbagai produk melalui internet Subgolongan ini juga meliputi : - Perdagangan langsung melalui televisi, radio atau telepon - Pelelangan eceran lewat internet

Akan menjadi pertanyaan apabila dengan contoh berikut ini:

Contoh: PT Angin Ribut melakukan kegiatan perdagangan komputer (KBLI 4651) dengan membuka toko di Mangga Dua dan membuka lapak di BukaLapak. Dengan demikian PT Angin Ribut jualan offline dan online.

Apakah kegiatan jual beli online tersebut masuk kedalam KBLI 4791?

Menurut kami tidak.

Dan menurut kami perumusan e-Commerce perlu di tuliskan ulang karena e-Commerce adalah wadah atau metode jual beli yang dilakukan berbasis internet (berbeda dengan jual beli konvensional yang perlu tatap muka).

Jadi e-Commerce bukan dianggap sebagai kegiatan usaha, tapi dianggap sebagai cara berjualan.

Dan karenanya KBLI 4651 yaitu perdagangan komputer, sudah di anggap perdagangan yang dilakukan bisa melalui offline dan online.


Kritik Kami Terhadap KBLI

KBLI terakhir yang disusun adalah KBLI 2017, menurut kami sudah perlu diperbarui lagi. Terutama akibat perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang sangat cepat.

Contoh nya adalah kegiatan usaha platform e-commerce, fintech dan layanan transportasi yang sudah mainstream ataupun kegiatan serupa yang masih yang baru.

Ketiadaan penentuan kegiatan usaha platform tersebut tentu sangat membingungkan bagi para pelaku usaha yang sejenis. Karena mereka tidak memiliki izin yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan karena ketiadaan perumusan izin dan kode KBLI.

Apa KBLI platform transportasi?

Apa KBLI kegiatan fintech (walaupun kegiatan fintech sudah di atur dalam POJK 77)?

Di perusahaan platform transportasi mainstream, platform e-commerce mainstream dan fintech mainstream, ketika mengurus OSS / NIB, akan ditulis kode KBLI apa?


Apabila ada yang ingin memberikan hak menjawab kritik / konfirmasi atas kritik kami, bisa disampaikan ke email office@infiniti.id


Checklist Pendirian PT

Kami mencoba merangkum list dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh para calon pendiri PT termasuk ketika akan mengurus dan memohon perizinan kepada instansi yang berwenang.
File docx klik disini
syarat pendirian pt

Kesimpulan

Cara Mendirikan PT & Syarat Pendirian PT:

    1. Mempersiapkan Data Pendirian PT
      • a. Nama PT
      • b. Tempat dan Kedudukan PT
      • c. Maksud dan Tujuan PT
      • d. Struktur Permodalan PT
      • e. Pengurus PT
    2. Membuat Akta Pendirian di Notaris
    3. Pengesahan SK Menteri Pembuatan PT
    4. Mengurus Domisili Kelurahan
    5. Mengurus NPWP
    6. Mengurus izin usaha (SIUP bagi perusahaan perdagangan)
    7. Mengurus TDP
    8. Memiliki NIB

Demikianlah Inilah 7 Cara Mendirikan PT berikut Checklist dan contoh step-by-step. Seluruh kelengkapan pembuatan PT tersebut harus dipenuhi oleh calon pendiri PT.

Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom komentar. Dan apabila artikel ini berguna, silahkan share ke teman kamu dengan klik share button dibawah ini!

gratis
Pembayaran
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Keamanan Pembayaran
  • a
  • s
  • d
  • f
jakarta selatan

Infiniti Office, Bellezza BSA 1st Floor Unit 106
Permata Hijau Keb. Lama Jakarta Selatan 12210 |
P: 021 - 5890 5002 ext 300 | open in maps

jakarta barat

Infiniti Office, Permata Regency D/37
Kembangan Jakarta Barat 11630 |
P: 021 - 5890 5002 ext 100 | open in maps

Terms & Conditions |Privacy Policy | Cookie Policy | 2019. PT Infiniti Global Ventura

pesan sekarang
gratis