Semua Tentang : Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

Pengantar

Berita Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut BNRI memiliki peran penting dalam sebuah perseroan. Jika sebuah perseroan melakukan pendirian maupun perubahan, maka informasi tersebut akan dimuat dalam berita negara. Penerbitan berita negara ini merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Dengan kata lain, BNRI menjadi salah satu bukti bahwa perseroan yang sudah didirikan atau adanya perubahan, maka statusnya sudah sah dan resmi dimata hukum. Yuk simak artikel ini, karena akan dibahas secara lengkap mengenai BNRI.

Pengertian

Berita Negara (official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (supplement to gazette). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sejarah

Berita Negara di Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 1810 dan sudah dicetak oleh Perum Percetakan Negara (dahulu nama nya Lands Drukkerij). Ketentuan penerbitan Berita Negara di Indonesia pada era setelah kemerdekaan secara resmi baru dimulai ketika Indonesia baru saja lepas dari agresi penjajahan yang termuat dalam : Berita Negara RIS No. 1, Selasa 31 Djanuari, Tahun 1950.

Berhubung dengan penerbitan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat, maka dalam semua berita-berita resmi sebagai misalnja pengumuman peraturan-peraturan djawatan-djawatan, akta-akta notaris, iklan-iklan resmi, akta-akta perseroan d.l.s., jang biasa dimuat dalam "Javase Courant" dan sekarang hendak disiarkan dalam Berita Negara R.I.S., harus dipergunakan Bahasa Indonesia (pasal 4 dari Konstitusi).

Pada saat ini, Berita Negara diterbitkan dua kali dalam satu minggu yaitu pada setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Isi Berita Negara antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM (pengumuman akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Berita Negara Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi), Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN), Bank Indonesia (Laporan Neraca Mingguan dan Surat Edaran), Kementerian Koperasi dan UKM, Partai Politik, dan Iklan-Iklan Resmi lainya.

Fungsi

Secara garis besar fungsi dari penerbitan BNRI dan TBNRI adalah sebagai berikut : 

• Sebagai dokumentasi secara resmi pada negara bahwa akta pendirian, perubahan atau pembubaran badan hukum telah dilakukan pengesahan oleh pemerintah.
• Memudahkan penelusuran dokumentasi apabila terjadi kehilangan akta karena telah termuat dalam BNRI dan juga TBNRI.
• Merupakan wujud menjalankan asas publisitas kepada masyarakat atau pihak ketiga agar mengikat dan sah kepada pihak ketiga.
  

Ruang Lingkup

1. BNRI

Pengumuman perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi :

• Pembubaran perseroan.
• Rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
• Berakhirnya status badan hukum Perseroan.

2. TBNRI

Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia meliputi :

• Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
• Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.
• Akta perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Persyaratan

Permohonan untuk pengumuman perseroan dalam BNRI dan TBNRI harus melampirkan data-data perseroan antara lain :

• Akta pendirian perseroan.
• Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
• Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
• Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum mengenai pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
• Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
• Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
  

Tata Cara Pendaftaran

1. Pendirian Berita Negara

Berikut ini cara permohonan BNRI dan TBNRI untuk pendirian perseroan

1. Buka website beritanegara.co.id
2. Klik menu Pengajuan BN TBN lalu Login
3. Apabila belum mempunyai akun silahkan lakukan pendaftaran akun
4. Pilih menu Pengajuan lanjut pilih Pengajuan Baru
5. Lakukan seluruh tahapan input data Badan Hukum serta lampirkan SK dalam format file PDF serta Akta dalam format file word
6. Klik menu Kirim Formulir Lakukan pembayaran atas invoice/perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi
7. Sertifikat penomoran dapat didownload ketika pembayaran telah dilakukan
8. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan
   

2. Pembubaran Berita Negara

Berikut ini cara permohonan BNRI dan TBNRI untuk pembubaran perseroan

1. Buka website beritanegara.co.id
2. Klik menu Pengajuan BN TBN lalu Login
3. Apabila belum mempunyai akun silahkan lakukan pendaftaran akun
4. Pilih menu Pengajuan BN Liquidator lanjut pilih Pengajuan Baru
5. Lakukan seluruh tahapan input data serta lampirkan Narasi iklan koran format file PDF serta dalam format file word
6. Klik menu Kirim Formulir
7. Lakukan pembayaran atas invoice/perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi
8. Sertifikat penomoran dapat didownload ketika pembayaran telah dilakukan
9. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan

Marketplace Virtual Office Terlengkap dengan lebih 550 lokasi di seluruh Indonesia: Kunjungi situs Onespace

3. Cetak Ulang Berita Negara

Berikut ini cara permohonan BNRI dan TBNRI untuk cetak ulang

1. Lakukan pembayaran untuk biaya cetak ulang ke rekening Perum Percetakan RI
2. Lakukan pengajuan permohonan Cetak Ulang via email [email protected] dengan melampirkan : Surat Permohonan pengajuan cetak ulang dengan mencantumkan alamat kirim hasil cetakan, Lampirkan file SK (format PDF) dan Akta (format word) serta Lampirkan bukti setor pembayaran Cetak Ulang. 

Risiko

Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menegaskan ada 2 (dua) permasalahan hukum yang harus diperhatikan mengenai pengumuman pendirian PT, yaitu sebagai berikut :

• Pertama, pengumuman dari segi hukum merupakan asas publisitas kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai PT boleh dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara (hal. 230 - 231). Menurutnya, sepanjang tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka pengesahan PT sebagai badan hukum belum sah dan belum mengikat pihak ketiga (hal. 231).
• Kedua, kelalaian Menteri untuk tidak mengumumkan pengesahan PT sebagai badan hukum, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Menteri bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas kelalaian itu (hal. 231).
  

Penutup

Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) merupakan media untuk mengumumkan segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib diumumkan dalam berita negara. Menurut UU PT, perseroan wajib untuk melakukan pengumuman dalam berita negara, tetapi semenjak adanya UU Ciptaker maka hal tersebut bersifat opsional. Perseroan dapat memperoleh status badan hukumnya setelah melakukan pendaftaran kepada menteri tanpa perlu menunggu keputusan menteri. Jadi, berdasarkan ketentuan yang baru, walaupun perseroan tidak diumumkan dalam BNRI atau TBNRI, perseroan telah sah menjadi badan hukum.

FAQ

Siapa yang berhak melakukan pengumuman BNRI dan TBNRI?
Pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berapa banyak Dirjen AHU menerbitkan BNRI dan TBNRI?
Dirjen AHU menerbitkan : 2 (dua) eksemplar untuk Berita Negara Republik Indonesia dan 30 (tiga puluh) eksemplar untuk Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kapan harus mengumumkan BNRI dan TBNRI?
Pengumuman harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan atau perubahan perseroan diterbitkan.

Penulis

Shari S. Warisman

Shari adalah Partner Legal di Infiniti. Memiliki banyak pengalaman dalam pendirian badan usaha khususnya market entry solution di Indonesia. Shari bertanggung jawab atas operasional Divisi Legal untuk memberikan pelayanan terbaik.

Ketentuan Pengutipan Website

Apabila kamu ingin mengutip tulisan dari Infiniti kamu bisa atribut penulisan sumber dengan format dibawah ini:

---

⬇️ ⬇️ Copy paste ⬇️ ⬇️

Shari S. Warisman. "Semua Tentang : Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)". Infiniti Blog [tanggal kamu akses]. https://infiniti.id/blog/legal/semua-tentang-bnri