PBG: Persetujuan Bangunan Gedung (Prosedur & Syarat)


PBG: Persetujuan Bangunan Gedung (Prosedur & Syarat)

IMB Diganti PBG

Pemerintah melalui UU Cipta Kerja menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sebagai gantinya, ada aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Izin ini (PBG) wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan.

Dimana penggantian nama izin membangun ini terdapat di dalam UU Cipta Kerja yang mencabut ketentuan yang lama dan menjadi tidak berlaku Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kenapa Harus Ada PBG

Untuk mendirikan sebuah bangunan tak lagi perlu repot berlebihan.

Presiden Jokowi menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih sederhana. 

Kehadiran PBG ini akan menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, yang berbeda dengan IMB yang dulu pernah diberlakukan.

Jika dahulu IMB harus diperoleh terlebih dulu sebelum mendirikan bangunan, maka PBG dapat dilakukan pembangunan sepanjang pelaksanaannya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian proses PBG yang lebih cepat akan semakin mempercepat investasi bagi pelaku usaha.

Pengertian PBG - Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung

Pasal 1 Poin 17 PP 16/2021

Dasar Hukum PBG

Berikut ini adalah dasar hukum PBG yaitu:

  1. Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b 
  2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Proses Penerbitan PBG

Untuk proses penerbitan PBG meliputi:

  1. Penetapan nilai retribusi daerah
  2. Pembayaran retribusi daerah
  3. Penerbitan PBG

Cara Pendaftaran PBG

Pemohon diwajibkan untuk menggunakan SIMBG berbasis web untuk proses pengajuan izin terkait, yaitu melalui laman simbg.pu.go.id.

Proses pendaftarannya yaitu:

  1. Membuka web simbg.pu.go.id
  2. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun baru
  3. Login apabila sudah memiliki akun
  4. Melengkapi data diri pemohon dan klik “Simpan”
  5. Mengisi form terkait
  6. Proses telah berhasil.

Hal Penting Dalam PBG

Ada 2 (dua) hal penting yang yang dicantumkan dalam PBG yang berisikan informasi penting terkait status bangunan, yaitu:

Fungi Bangunan Gedung

Fungsi bangunan gedung yaitu hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan khusus.

Klasifikasi Bangunan Gedung

Klasifikasi gedung tergantung:
Tingkat kompleksitas (sederhana, tidak sederhana, dan khusus);

Tingkat permanensi (permanen dan nonpermanen);

Tingkat kebakaran (tinggi, sedang dan rendah);

Tingkat lokasi (padat, sedang dan renggang);

Tingkat ketinggian bangunan (pencakar langit, tinggi, sedang dan rendah);

Tingkat kepemilikan gedung (bangunan gedung negara dan selain milik negara); dan

Kelas bangunan (ada 10 kelas bangunan)

 Informasi tersebut ini wajib dicantumkan dalam PBG.

Apabila tidak sesuai, maka pemilik bangunan gedung bisa dikenai sanksi

Beda PBG Dengan IMB

Menurut Staf Khusus dan Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi perbedaan mendasar antara PBG dengan IMB adalah terkait permohonan izin sebelum membangun bangunan.

Menurutnya, aturan PBG tak mengharuskan si pemilik gedung mengajukan izin seperti aturan IMB dulu.

Namun, pemilik gedung harus melaporkan fungsi bangunannya dan menyesuaikan dengan tata ruang di tempat ia ingin membangun bangunan tersebut.

IMB itu izin, kalau PBG itu adalah bukan izin tidak ada lagi berbasis izin, PBG itu hanya melihat saja tata ruangnya, terus bangunan itu untuk apa, maka dibuat saja sesuai itu, kalau di daerah itu tidak boleh dibangun 3 lantai, ya tidak boleh dibangun, begitu saja," ujar Taufiqulhadi

Demikian pembahasan tentang PBG (Persyaratan Bangunan Gedung). Semoga bermanfaat

shari
Shari S. Warisman
Partner Legal

Shari adalah Partner Legal di Infiniti. Beliau memiliki banyak pengalaman dalam bidang legalitas. Saat ini, beliau fokus dalam memberikan solusi pendirian badan usaha PT, PT Perorangan hingga usaha asing atau PT PMA. Di Infiniti, Shari bertanggung jawab atas operasional tim legal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi klien.

Kamu ada pertanyaan, silahkan sampaikan kepada Tim Infiniti Legal di alamat email email legal

Ketentuan Pengutipan Website

Apabila kamu ingin mengutip tulisan dari Infiniti kamu bisa atribut penulisan sumber dengan format dibawah ini:


⬇️ ⬇️ Copy paste ⬇️ ⬇️

PBG: Persetujuan Bangunan Gedung (Prosedur & Syarat). Infiniti. [tanggal kamu akses]. https://infiniti.id/blog/legal/pbg-persetujuan-bangunan-gedung-prosedur-syarat
Logo Infiniti Blog

Superapp Bisnis #1 di Indonesia | Layanan Bisnis Super Lengkap: sewa office, layanan legalitas, layanan tax & accounting, layanan digital serta apps


Virtual Office Murah

Dengan Rp 2.3 juta / tahun, kamu bisa bebas meeting semua lokasi

Jakarta Utara | Jakarta Selatan | Jakarta Barat | Jakarta

lokasi infiniti office jakarta

google logo 240+ Review

Avg 4.9 of 5

tanya infiniti
tanya infiniti