Mengenal apa itu Ekspor : Penjelasan lengkap!

Pengantar

Dalam pembahasan sebelumnya, Infiniti sudah membahas lengkap terkait Impor. Import sendiri memiliki peranan penting dan erat terkait dengan ekonomi, begitu juga dengan Ekport. Kali ini Infiniti akan membahas dengan lengkap terkait Ekport dan bagaimana prosedurnya jika melakukan Ekspor di Indonesia. Simak artikel ini sekarang juga!!!

Dasar Hukum

PMK 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Pengertian

• Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
• Eksportir adalah pihak yang melakukan kegiatan export yang merujuk pada keperluan bisnis, bukan sekadar mengirim barang secara cuma-cuma seperti mengirim barang ke keluarga atau teman dan semacamnya.
• Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.

Lihat juga: FLASHSALEEE PENDIRIAN PT

Syarat Ekspor

Syarat awal dari kegiatan ekspor adalah para eksportir harus memenuhi beberapa syarat ekspor, seperti:
1. Berbadan hukum

2. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi maupun Badan Usaha.

3. Memiliki izin dari Pemerintah, misalnya:

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Klasifikasi Eksportir

Eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Eksportir Produsen, dengan syarat:
Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu:

• Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi teknis yang terkait.
• Memiliki Izin Usaha Industri
• Memiliki NPWP
• Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan

b. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat:

Sebagai Eksportir bukan Produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu:

• mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Instansi teknis yang terkait
• Memiliki Surat Izin Usaha  Perdagangan
• Memiliki NPWP
• Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi/pejabat yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan

Lapor Realisasi Ekspor

Eksportir wajib melaporkan laporan realisasi ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada menteri. Berikut ini adalah jangka waktu pelaporan terkait laporan realisasi ekspor 

a. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua Barang yang diatur Ekspornya selain Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian serta Barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali (re-Ekspor), dan keperluan Ekspor produk industri.

b. paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Ekspor, untuk Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian

c. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk Barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali (re-Ekspor), dan keperluan Ekspor produk industri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

Dalam laporan realisasi ekspor ini, meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:

a. jenis/uraian Barang.

b. pos tarif/HS.

c. volume Barang.

d. nilai Barang.

e. pelabuhan muat.

f. negara tujuan

g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Ekspor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang.

Prosedur Ekspor

Ada beberapa prosdur yang harus dilalui eksportir jika melakukan eksport. Berikut prosedurnya:

1. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PEB (BC 3.0).
2. PEB dibuat oleh Eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa:
   a. Invoice.
   b. Packing List.
   c. Dokumen lain yang diwajibkan.
3. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/ atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis.
4. Penghitungan besaran Bea Keluar dilakukan sendiri oleh Eksportir secara Self Assessment.
5. PEB disampaikan ke Kantor Bea Cukai pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.
6. Atas Ekspor barang curah, eksportir atau PPJK dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
7. Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
8. Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

Pemerikasan Fisik Barang Ekspor

Bahwa terhadap barang Ekspor, dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, yaitu terhadap:

1. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali.
2. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali.
3. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan  dan/atau fasilitas pengembalian.
4. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar.
5. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan
6. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di:
   a. Kawasan Pabean.
   b. Gudang Eksportir
   c. Tempat lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan barang Ekspor.

Lihat juga: Virtual Office murah dan lengkap di Jakarta

Sanksi

1. Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
3. Tidak melaporkan pembatalan ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Pemuatan atau melaporkan pembatalan eksponya namun melewati jangka waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

FAQ

Siapakah yang bertindak sebagai eksportir barang kiriman?
Pengirim barang bertindak sebagai Eksportir dan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal pengirim barang tidak ditemukan, maka Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

Bagaimana ketentuan pengecualian bea keluar atas ekspor barang kiriman?
Ketentuan mengenai pemungutan bea keluar atas ekspor Barang Kiriman sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan bea keluar. Dalam Pasal 3 Ayat 3 PMK 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar, pengecualian bea keluar diberikan terhadap ekspor barang kiriman per orang untuk setiap pengiriman dengan nilai pabean ekspor tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Penutup

Salah satu syarat utama dalam menjadi eksportir adalah memiliki badan usaha. Mau memulai usaha ekport ini namun terkendala karena belum memiliki legalitas badan usaha? Infiniti dapat membantu anda. Hubungi Infiniti sekarang juga! CUAN Selanjutnyaaa!!!

Penulis

Shari S. Warisman

Shari adalah Partner Legal di Infiniti. Memiliki banyak pengalaman dalam pendirian badan usaha khususnya market entry solution di Indonesia. Shari bertanggung jawab atas operasional Divisi Legal untuk memberikan pelayanan terbaik.

Ketentuan Pengutipan Website

Apabila kamu ingin mengutip tulisan dari Infiniti kamu bisa atribut penulisan sumber dengan format dibawah ini:

---

⬇️ ⬇️ Copy paste ⬇️ ⬇️

Shari S. Warisman. "Mengenal apa itu Ekspor : Penjelasan lengkap!". Infiniti Blog [tanggal kamu akses]. https://infiniti.id/blog/legal/mengenal-apa-itu-ekspor