virtual office

Hanya dengan Rp 7 rb/hari atau Rp 2.55 jt/tahun, kamu bisa memiliki alamat bisnis di Jakarta.

Virtual Office Sudah Diperbolehkan

Dibawah ini adalah sejarah diperbolehkannya kantordi Jakarta

  • 1 - Perda Zonasi
    perda-zonasi-jokowi

    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

    Ditandatangani Gubernur Joko Widodo
    Dibuat tanggal 14 Februari 2014
    Berlaku tanggal 18 Februari 2014

    Pengaturan mengenai sistem tata kota di Jakarta hendaknya dilaksanakan berdasarkan konsep berkelanjutan sustainability. Pengaturan tata kota di Jakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

    1. Perda DKI Jakarta No. 5/1984 tentang RUTR Daerah Jakarta Tahun 1985-2005. Lihat disini. Perda ini telah diganti berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 (dibawah)
    2. Perda DKI Jakarta No. 6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 - 2010. Lihat disini. Perda ini telah diganti berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 (dibawah)
    3. Perda DKI Jakarta No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Lihat disini. Masih berlaku dan menjadi acuan pembangunan tata kota Jakarta.
    4. Perda DKI Jakarta No. 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Lihat disini. Perda ini mengatur kaidah operasional dan lebih detail dari Perda No. 1 Tahun 2012.

    Melalui Perda ini, pemerintah DKI Jakarta mengatur kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang disebut zonasi. Hal ini yang kerap menjadi permasalahan atas pelaku usaha karena kebanyakan pelaku usaha di Jakarta mendirikan usaha di zona non komersial, sehingga izin usaha mereka tidak dikeluarkan karena tidak sesuai dengan peruntukan.

    Selain itu karena tidak ada payung hukum atau landasan hukum yang jelas karena pemerintah Jakarta juga masih menunggu pengaturan dari Kemendag, sehingga kantor virtual dilarang penggunaannya sebagai syarat administratif status tempat usaha.

    Pada saat Perda Zonasi ini dikeluarkan, belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan kantor virtual sebagai alamat tempat usaha. Akan tetapi pemerintah DKI Jakarta tetap memberikan perizinan terhadap permohonan dari pengguna kantor virtual.

  • 2 - Sempat dilarang
    logo-ptsp-png

    Surat Edaran Kepala PTSP No. 41/SE/Tahun 2015

    Ditandatangani Kepala PTSP DKI Jakarta
    Dibuat tanggal 2 November 2015
    Dicabut berdasarkan SE No. 6/2016

    Pada tanggal 2 November 2015, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 41/SE/Tahun 2015 tentang Surat Keterangan Domisili Badan Usaha untuk Badan Usaha yang Berkantor Virtual (Virtual Office) dan Izin Lanjutannya. Melalui surat ini, maka pemerintah DKI Jakarta melarang penggunaannya sejak tanggal 1 Januari 2016

    Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan keinginan pemerintah melalui Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif RI, Hari Sungkari, menyatakan bahwa kantor virtual adalah hal yang sangat penting dalam usaha sebagai legalitas. Sebab tanpa memiliki office, pelaku usaha akan terhambat dalam usahanya, seperti mendapatkan pinjaman dari perbankan dan lain-lain. ((sumber))

    Bahwa setiap permohonan perizinan yang menggunakan virtual office sebagai tempat usaha, maka sejak tanggal 2 November 2015, izin SIUP dan TDP yang dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan sejak tanggal 1 Januari 2016, maka permohononan izin usahanya tidak akan diterbitkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

    Ketentuan ini ternyata hanya berlaku selama 29 hari saja, karena pada tanggal 29 Januari 2016, virtual office sudah diperbolehkan.

  • 3 - Diperbolehkan
    logo-ptsp

    Surat Edaran Kepala PTSP No. 6/SE/Tahun 2016

    Ditandatangani Kepala PTSP DKI Jakarta
    Dibuat tanggal 29 Januari 2016
    Masih berlaku hingga dicabut

    Inilah ketentuan yang dinantikan oleh pelaku usaha (terutama pemula) di DKI Jakarta, akibat larangan penggunaan virtual office berdasarkan Surat Edaran No. 41/SE/Tahun 2015.

    • Pasal Yang Mengatur

      Sesuai Butir 1 Surat Edaran:

      1. Surat Keterangan Domisili perusahaan/ badan usaha/ perusahaan / perorangan/ koperasi berkantor virtual dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TOP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna virtual office yang merupakan:
      • a) Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau lzin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut
      • b) Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non-permanen (seperti co-working space atau ruang pub!ik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      • i. Tidak mengubah fungsi rumah tinggal
      • ii. Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir
      • iii. Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga
      • iv. Tidak menggunakan pera!atan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi
      • v. Tidak mengganggu ketertiban lingkungan
      • Badan usaha / perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab; jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan satu penjamin:
      • - KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus :memiliki KTP DKI Jakarta);
      • - Kartu Keluarga;
      • - NPWP Perorangan;
      • - Data rekening dan surat rekomendasi dari bank;
      • - Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria i-v tersebut di atas.

    Dengan ketentuan ini, maka sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan saat ini (atau sampai dengan dicabut) penggunaan virtual office sudah diperbolehkan. Baca informasi lebih lengkap disini.

Pricing

small
7.000

/ hari

atau 2.555.000 / tahun

Pesan Sekarang
  •   Alamat komersial
  •   Layanan resepsionis
  •   Share phone number
  •   Nomor telpon extension
  •   Call forward ke handphone
  •   60 jam bonus ruangan
medium
12.000

/ hari

atau 4.380.000 / tahun

Pesan Sekarang
  •   Alamat komersial
  •   Layanan resepsionis
  •   Share phone number
  •   5 nomor extension
  •   Call forward ke 5 handphone
  •   90 jam bonus ruangan

Mungkin hanya kami yang memberitahu!

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6/2016 bahwa virtual office sudah diperbolehkan dengan ketentuan di dalam Akta PT / CV, harus ada yang memiliki KTP Jakarta (syarat mutlak).

More Detail

  • Bandingkan semua paket
      SMALL MEDIUM
    Alamat Zonasi Komersial    
    Penerimaan Dokumen & Parsel    
    Notifikasi penerimaan dokumen via Email
       
    Layanan Resepsionis    
    Loker Pribadi    
    Share Nomor Telepon Lokal    
    Layanan Penjawab Telepon Profesional    
    Notifikasi penerimaan telpon via Email    
    Nomor Extension   Up to 5 Nomor
    Forward Panggilan ke nomor Handphone   Ke 5 Handphone
    Akses Free Event    
    Harga 7 rb/hari

    atau

    2.555 jt/tahun

    12 rb/hari

    atau

    4.38 jt/tahun

    Pesan Pesan

    Catatan: Minimum sewa 1 tahun dan belum termasuk Pajak PPh 4 (2)sebesar 10%

FAQ

  • Apa itu konsep kantor virtual?
  • Saya ingin sewa virtual office, harus bagaimana?
  • Apa persyaratan yang harus saya siapkan?
  • Apakah virtual office di Infiniti bisa PKP?
  • Bolehkan untuk Pajak PPh 4 ayat (2), dipotong oleh tenant?
  • Pengertian virtual office?

    Virtual office secara konsep berarti hanya menggunakan hak atas alamat virtual office sebagai alamat untuk legalitas, dan tidak mendapatkan ruangan secara fisik. Ini adalah solusi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam memperoleh zonasi komersial sebagai alamat usaha yang akan digunakan untuk proses perizinan di DKI Jakarta. Baca disini.

    Bahwa kantor virtual hanya berlaku di Jakarta saja dan diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6 tahun 2016, bahwa izin usaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang menggunakan kantor virtual dengan persyaratan tertentu. Baca disini.

  • Cara sewa di Infiniti Office?

    Anda bisa melakukan request proposal , kemudian sistem kami akan mengirimkan proposal kepada Anda via email.

    Di dalam email tersebut akan tercantum total pembayaran, nomor referensi serta rekening perusahaan untuk pembayaran.

    Setelah melakukan pembayaran, mohon disiapkan persyaratan untuk pembuatan kontrak sewa dan memberikan konfirmasi disini dengan mencantumkan nomor referensi.

  • Persyaratan menggunakan Layanan infiniti?

    Yang harus disiapkan untuk pembuatan kontrak virtual office:
    1. Karena Infiniti Office berada di Jakarta Barat, pastikan usaha anda berada di Jakarta Barat.
    2. Dalam usahanya, minimal harus ada 1 orang yang memiliki KTP Jakarta.
    3. Akta Pendirian.
    4. KTP Direktur Utama/Direktur.
    5. Telah melakukan pemesanan; dan
    5. Telah melakukan konfirmasi pembayaran.

    Ps: Khusus penggunaan kantor virtual, maka SIUP dan TDP akan diberikan 1 tahun dan bisa diperpanjang

  • Apakah di Infiniti Office bisa PKP?

    Bisa. Permohonan PKP akan diterima oleh Kantor Pajak dan akan dijadwalkan survey oleh petugas pajak ke Infiniti Office.

  • Bolehkan untuk Pajak PPh 4 ayat (2), dipotong oleh tenant?

    Bisa. Mohon diberikan info apabila dari tenant yang akan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Baca tentang PPh Pasal 4 ayat (2) disini.

Jasa Tambahan

RESEPSIONIS profesional

Kami menerima

Kami menyambungkan

image

testimonial

"Foundry provided us the tools, capital and expertise we needed to launch Lactick to reach a global audience"

Glenn Fredly - Klien selama 2 tahun

fasilitas

infrastructure
  • High Speed Internet
  • Projector
  • Dedicated Locker
Receptionist
  • Profesional Receptionist
  • Receive Calls
  • Forward Calls
Amenity
  • Daily Cleaning
  • Office Maintenance
  • Hot & Cold Water
All free
  • Free Coffee
  • Free Motorbike Parking
  • Free Car Parking
Pembayaran
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Keamanan Pembayaran
  • a
  • s
  • d
  • f

Infiniti Office, Permata Regency D/37
Kembangan Jakarta Barat 11630
P: 021 - 5890 5002

open in maps

Terms & Conditions |Privacy Policy | Cookie Policy | 2017. PT Infiniti Global Ventura

pesan sekarang
gratis