Virtual Office

Dengan mulai dari 7 rb / hari, Anda bisa memiliki alamat bisnis di Jakarta. Ini dapat menghemat 70% dari biaya operasional Anda.

Tersedia layanan resepsionis yang profesional dan bonus ruang meeting untuk kegiatan bisnis Anda.

Resepsionis Profesional
 bonus ruang meeting
layanan dedicated phone
Virtual Office

mulai dari

7 rb

/ hari

atau Rp 2.55jt / tahun

lihat detail

Coworking Space

Anda dapat bekerja dengan atmosfer kantoran yang dilengkapi meeting room dan ruang presentasi.

Cocok untuk pengusaha dengan fleksibilitas yang tinggi dan banyak interaksi sosial untuk membangun komunitas dan membuka peluang bisnis lain.

bonus kopi setiap hari
parkir gratis - save $$
hot & cold water
Coworking Office

mulai dari

45 rb

/ hari

lihat detail

Contact Us for
group reservation


serviced office

Anda mendapatkan ruangan pribadi untuk Anda dan tim Anda. Anda bisa fokus untuk mempercepat bisnis agar semakin berkembang.

Anda dan tim Anda hanya tinggal membawa laptop sudah bisa jualan, jualan dan jualan.

All access area
ruangan full furnished
ruangan full furnished
Serviced Office

mulai dari

181 rb

/ hari

lihat detail

Contact Us

Virtual Office Sudah Diperbolehkan

Dibawah ini adalah sejarah diperbolehkannya virtual office di Jakarta

  • 1 - Perda Zonasi
    perda-zonasi-jokowi

    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

    Ditandatangani Gubernur Joko Widodo
    Dibuat tanggal 14 Februari 2014
    Berlaku tanggal 18 Februari 2014

    Pengaturan mengenai sistem tata kota di Jakarta hendaknya dilaksanakan berdasarkan konsep berkelanjutan sustainability. Pengaturan tata kota di Jakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

    1. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985-2005. Lihat disini. Perda ini telah dicabut berdasarkan Perda No. 6 Tahun 1999 (dibawah)
    2. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 - 2010. Lihat disini. Perda ini telah dicabut berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 (dibawah)
    3. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Lihat disini. Perda ini masih berlaku dan menjadi acuan pembangunan tata kota Jakarta.
    4. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Lihat disini. Perda ini merupakan pengaturan detail dan bersifat operasional atas Perda No. 1 Tahun 2012.

    Melalui Perda ini, pemerintah DKI Jakarta mengatur kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang disebut zonasi. Hal ini yang kerap menjadi permasalahan atas pelaku usaha karena kebanyakan pelaku usaha di Jakarta mendirikan usaha di zona non komersial, sehingga izin usaha mereka tidak dikeluarkan karena tidak sesuai dengan peruntukan.

    Pada saat Perda Zonasi ini dikeluarkan, belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan virtual office sebagai alamat tempat usaha. Akan tetapi pemerintah DKI Jakarta tetap memberikan perizinan terhadap permohonan dari pengguna kantor virtual office.

  • 2 - Sempat dilarang
    logo-ptsp-png

    Surat Edaran Kepala PTSP No. 41/SE/Tahun 2015

    Ditandatangani Kepala PTSP DKI Jakarta
    Dibuat tanggal 2 November 2015
    Dicabut berdasarkan SE No. 6/2016

    Pada tanggal 2 November 2015, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 41/SE/Tahun 2015 tentang Surat Keterangan Domisili Badan Usaha untuk Badan Usaha yang Berkantor Virtual (Virtual Office) dan Izin Lanjutannya. Melalui surat ini, maka pemerintah DKI Jakarta melarang penggunaan virtual office sejak tanggal 1 Januari 2016

    Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang ingin menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya melalui kegiatan entrepreneurship yang akan menambah jumlah wirausaha dan UMKM yang memiliki legalitas usaha (sumber)

    Bahwa setiap permohonan perizinan yang menggunakan virtual office sebagai tempat usaha, maka sejak tanggal 2 November 2015, izin SIUP dan TDP yang dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan sejak tanggal 1 Januari 2016, permohonan izin usaha yang menggunakan virtual office tidak akan diterbitkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

    Ketentuan pelarangan virtual office ternyata hanya berlaku selama 29 hari saja, karena pada tanggal 29 Januari 2016, virtual office sudah diperbolehkan.

  • 3 - Diperbolehkan
    logo-ptsp

    Surat Edaran Kepala PTSP No. 6/SE/Tahun 2016

    Ditandatangani Kepala PTSP DKI Jakarta
    Dibuat tanggal 29 Januari 2016
    Masih berlaku hingga dicabut

    Inilah ketentuan yang dinantikan oleh pelaku usaha (terutama pemula) di DKI Jakarta, karena akibat dengan diberlakukannya larangan penggunaan virtual office berdasarkan Surat Edaran No. 41/SE/Tahun 2015.

    • Pasal Yang Mengatur

      Diperbolehkannya virtual office diatur dalam Butir 1 Surat Edaran, yaitu:

      1. Surat Keterangan Domisili perusahaan/ badan usaha/ perusahaan / perorangan/ koperasi berkantor virtual (virtual office) dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TOP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna virtual office yang merupakan:
      • a) Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau lzin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut
      • b) Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non-permanen (seperti co-working space atau ruang pub!ik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      • i. Tidak mengubah fungsi rumah tinggal
      • ii. Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir
      • iii. Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga
      • iv. Tidak menggunakan pera!atan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi
      • v. Tidak mengganggu ketertiban lingkungan
      • Badan usaha / perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab; jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan satu penjamin:
      • - KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus :memiliki KTP DKI Jakarta);
      • - Kartu Keluarga;
      • - NPWP Perorangan;
      • - Data rekening dan surat rekomendasi dari bank;
      • - Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria i-v tersebut di atas.


    Dengan ketentuan ini, maka sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan saat ini (atau sampai dengan dicabut) penggunaan virtual office sudah diperbolehkan. Baca informasi lebih lengkap disini.

Gallery

Lihat detail disini

fasilitas

infrastructure
  • High Speed Internet
  • Projector
  • Dedicated Locker
Receptionist
  • Profesional Receptionist
  • Receive Calls
  • Forward Calls
Amenity
  • Daily Cleaning
  • Office Maintenance
  • Hot & Cold Water
All free
  • Free Coffee
  • Free Motorbike Parking
  • Free Car Parking

RESEPSIONIS profesional

Kami menerima

Kami menyambungkan

image

testimonial

"Foundry provided us the tools, capital and expertise we needed to launch Lactick to reach a global audience"

Glenn Fredly - Klien selama 2 tahun

Pembayaran
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Keamanan Pembayaran
  • a
  • s
  • d
  • f

Infiniti Office, Permata Regency D/37
Kembangan Jakarta Barat 11630
P: 021 - 5890 5002

open in maps

Terms & Conditions |Privacy Policy | Cookie Policy | 2017. PT Infiniti Global Ventura

pesan sekarang
gratis